Baru aja Menikah eh Suami Bacok Istri di Gayo Lues Aceh

 

THE REPORTER - Seorang perempuan di Gayo Lues, Aceh, Kasmurni (32), diduga dibunuh suaminya MR (26) di pinggir jalan pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren. Keduanya disebut belum sebulan menikah.

"Pelaku dan istrinya merupakan pasangan suami istri yang baru menikah 3 minggu yang lalu," kata Kapolres Gayo Lues AKBP Setiyawan Eko Prasetiya kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan pengakuan pelaku, kata Eko, keduanya kerap cekcok sejak pertama menikah. Salah satu permasalahannya disebut korban tidak mau merawat anak bawaan dari pelaku.
 
Menurutnya, pada Senin (4/9) kemarin, keduanya menuju pegunungan di Desa Leme untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun ketika tiba di lokasi, keduanya malah bertengkar hebat sehingga membuat pelaku emosi.

"Pelaku yang dalam keadaan emosi kemudian menikam istrinya dengan pisau. Korban melawan namun karena dibacok berkali-kali akhirnya meninggal dunia," jelas Eko.

Setelah melihat istrinya tergeletak, pelaku mengambil motor dan kabur ke arah Aceh Tengah. Pelaku ditangkap personel Polsek Lut Tawar beberapa jam usai kejadian.

"Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHPidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun," jelasnya.

 Sebelumnya, seorang perempuan di Gayo Lues, Aceh, Kasmurni (32) yang bekerja sebagai petani ditemukan tewas dengan 23 luka bekas tusukan dan dua luka memar. Karmurni masih mengenakan helm ditemukan.

"Luka tersebut terdapat pada bagian dada dan tangan korban," kata Kasatreskrim Polres Gayo Lues Iptu M. Abidinsyah kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Mayat Kasmurni ditemukan seorang warga, Hasbullah Aman Hendri (48) di Jalan Bur Tukuk atau Pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues siang tadi. Saat itu, Hasbullah sedang melintas di jalan tersebut usai pulang dari kebunnya.

 Ketika tiba di lokasi, dia disebut melihat seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan. Hasbullah langsung melapor ke warga lain dan polisi.

Tak lama berselang, polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk divisum.

 Seorang perempuan di Gayo Lues, Aceh, Kasmurni (32), diduga dibunuh suaminya MR (26) di pinggir jalan pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren. Keduanya disebut belum sebulan menikah.

"Pelaku dan istrinya merupakan pasangan suami istri yang baru menikah 3 minggu yang lalu," kata Kapolres Gayo Lues AKBP Setiyawan Eko Prasetiya kepada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Berdasarkan pengakuan pelaku, kata Eko, keduanya kerap cekcok sejak pertama menikah. Salah satu permasalahannya disebut korban tidak mau merawat anak bawaan dari pelaku.
 
Menurutnya, pada Senin (4/9) kemarin, keduanya menuju pegunungan di Desa Leme untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun ketika tiba di lokasi, keduanya malah bertengkar hebat sehingga membuat pelaku emosi.

"Pelaku yang dalam keadaan emosi kemudian menikam istrinya dengan pisau. Korban melawan namun karena dibacok berkali-kali akhirnya meninggal dunia," jelas Eko.

Setelah melihat istrinya tergeletak, pelaku mengambil motor dan kabur ke arah Aceh Tengah. Pelaku ditangkap personel Polsek Lut Tawar beberapa jam usai kejadian.

"Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHPidana dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun," jelasnya.


Sebelumnya, seorang perempuan di Gayo Lues, Aceh, Kasmurni (32) yang bekerja sebagai petani ditemukan tewas dengan 23 luka bekas tusukan dan dua luka memar. Karmurni masih mengenakan helm ditemukan.

"Luka tersebut terdapat pada bagian dada dan tangan korban," kata Kasatreskrim Polres Gayo Lues Iptu M. Abidinsyah kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Mayat Kasmurni ditemukan seorang warga, Hasbullah Aman Hendri (48) di Jalan Bur Tukuk atau Pegunungan Desa Leme Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues siang tadi. Saat itu, Hasbullah sedang melintas di jalan tersebut usai pulang dari kebunnya.

Ketika tiba di lokasi, dia disebut melihat seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan. Hasbullah langsung melapor ke warga lain dan polisi.

Tak lama berselang, polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk divisum.(*).

 

Read More

Panglima Minta Maaf atas Oknum TNI Terlibat Penculikan dan Pembunuhan Warga Aceh

 

THE REPORTER - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus tiga prajurit TNI yang terlibat kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap warga sipil asal Aceh bernama Imam Masykur hingga meninggal dunia.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Komisi I DPR RI saat sesi penutupan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang dilakukan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kasus tiga prajurit TNI yang terlibat kasus penculikan, pemerasan, dan penganiayaan terhadap warga sipil asal Aceh bernama Imam Masykur hingga meninggal dunia.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Komisi I DPR RI saat sesi penutupan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang dilakukan secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Permohonan maaf saya atas nama prajurit TNI terhadap kejadian penganiayaan yang mengakibatkan Imam Masykur terbunuh oleh anggota TNI. Saya selaku pimpinan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, saya sampaikan melalui Komisi I," kata Yudo ditemui seusai rapat.

Yudo pun mengakui, tiga prajurit TNI tersebut memang melakukan kesalahan sehingga harus dihukum berat, sebagaimana pelanggaran pidana berat yang dilakukan oleh ketiga pelaku.

"Saya sudah komitmen kemarin kan sudah saya sampaikan dihukum maksimal seberat-beratnya pasal berapa yang bisa dikenakan," ucapnya.

Dia juga memastikan penyidikan kasus prajurit TNI yang terlibat penculikan, pemerasan, serta penganiayaan itu dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses secara terbuka oleh publik. "Dan ini tidak ada ditutup-tutupi. Jadi, ingat, pengadilan militer, proses hukum militer, tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.

Dalam memastikan transparansi penanganan kasus tersebut, Yudo pun mempersilakan media dan masyarakat untuk ikut mengawasi langsung jalannya persidangan. "Nanti akan dibuat sidang terbuka walaupun pengadilan militer, tapi sidangnya terbuka untuk umum. Jadi, silakan melihat bagaimana proses sidangnya," ujarnya.

Terakhir, Yudo menyatakan membuka diri untuk bertemu dengan pihak keluarga korban, namun untuk saat ini dirinya tengah disibukkan dengan pengamanan jalannya KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

"Belum (bertemu keluarga korban). Nanti kita atur waktunya, saya kan masih bertanggung jawab untuk Pam KTT ini, mungkin nanti habis Pam KTT-lah kita atur waktunya. Pada intinya saya membuka diri untuk keluarga kalau pingin ketemu saya," kata dia.

Praka RM (anggota Paspampres TNI), Praka HS (anggota Direktorat Topografi TNI AD), dan Praka J (anggota Kodam Iskandar Muda), bersama seorang warga sipil berinisial ZSS (kakak ipar Praka RM), menculik, memeras, dan menganiaya dua warga sipil, yang salah satunya merupakan seorang pemuda asal Aceh berusia 25 tahun berinisial IM.

Para pelaku melepas salah satu korban saat penganiayaan itu berlangsung. Namun, IM yang diketahui bernama Imam Masykur pada akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia.

Korban meninggal dunia, Imam Masykur, seorang perantau dari Aceh, diculik pada 12 Agustus 2023 di toko kosmetik yang dia jaga di daerah, Rempoa, Tangerang Selatan. Kepada korban dan warga sekitar, para pelaku sempat mengaku sebagai polisi. Hasil pemeriksaan awal Polisi Militer Kodam Jaya, korban diketahui terlibat perdagangan obat-obatan ilegal.

Imam, saat diculik dan dianiaya, sempat menghubungi keluarganya dan meminta uang tebusan Rp 50 juta. Rekaman suara korban menghubungi keluarganya dan rekaman video yang memperlihatkan korban disiksa pelaku viral di media sosial. Keluarga korban pun melaporkan penculikan dan penyiksaan terhadap Imam ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima polisi dengan Nomor STTLP/B/4776/VIII/2023/SPKT.(Republika)

Read More

Gampong Lamteumen Timur kota Banda Aceh akan Rayakan HUT RI -78 pada akhir Agustus

 

THE REPORTER -Lazimnya di  seluruhnya daerah, HUT kemerdekaan RI dirayakan pada bertepatan pada tanggal 17 Agustus setiap tahun. Ada juga kampung yang mulai mengadakan kegiatan beberapa hari sebelum hingga sesudah tanggal tersebut.

Namun beda halnya dengan gampong atau desa Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. 

Gampong ini baru akan mengadakan kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke -78 tahun ini, menjelang akhir bulan Agustus. 

Sejumlah perlombaan akan digelar gampong Lamteumen Timur pada hari Ahad atau Minggu 27 Agustus 2023.

Keuchik Gampong Lamteumen Timur, Riazil S.Sos menyampaikan, pemerintah Gampong bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Gampong Lamteumen Timur, akan menggelar lomba utama "Memasak Kuah Pliek U",

Uniknya, lomba memasak salahsatu satu kuliner tradisional Aceh tersebut, akan diikuti oleh kaum Bapak.

"Lomba memasak kuah pliek ue kita pilih untuk melestarikan dan promosi wisata kuliner Aceh, yang nanti dilanjutkan dengan kenduri bersama," jelas Keuchik Riazil.

Rangkaian lomba memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-78 dimulai dengan pawai keliling kampung pada pagi hari..

Selain itu, berbagai lomba menarik lainnya juga akan diadakan untuk seluruh lapisan masyarakat gampong.

Untuk remaja akan digelas lomba maju mundur, lomba balap lari sarung dan oper air. untuk anak-anak diadakan lomba makan kerupuk, bawa kelereng dan mengisi air dalam botol. Sementara untuk kaum ibu digelar lomba arah jarum dan suap makan pisang.

Semua kegiatan dilaksanakan di Lapangan SGO, Dusun Teratai, gampong Lamteumen Timur.

 

Terkait perayaan yang dilaksanakan pada akhir Agustus ini, Keuchik Riazil menjelaskan disebabkan pada tanggal 17 Agustus lalu, gampong Lamteumen Timur sedang dalam suasana berduka, dengan meninggalnya salahs seorang tokoh masyarakat setempat. Yaitu Almarhum Husni, yang merupakan mantan Keuchik gampong Lamteumen Timur. 

"Walau kita adakan di akhir Agustus, antusias warga menyambut kegiatan ini sangat baik dan semoga tidak mengurangi semnagat merayakan HUT Kemerdekaan RI tahun ini," pungkas Keuchik Riazil.(*)

Ikuti Facebook Gampong Lamteumen Timur

Read More

Empat Wisatawan Asing Tenggelam di Aceh Singkil

 

THE REPORTER - Personel Badan Pencarian dan Pertolongan Nias (Basarnas Nias) melakukan upaya pencarian dan pertolongan terhadap tujuh penumpang speed boat yang diduga hilang di perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

“Pencarian ini kita lakukan setelah menerima informasi kecelakaan satu speed boat kayu dengan tujuh penumpang, terdiri dari empat  orang asing, tiga WNI yang hilang kontak,” kata Kepala Basarnas Nias Octavianto.

Ada pun data korban yang diduga mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil diantaranya beberapa warga negara asing (WNA) diantaranya Elliot Foote (WNA), Steph Weisse (WNA), Will Teagle (WNA)C Jordan Short (WNA).

Kemudian terdapat sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang turut menjadi korban diantaranya Yunardi Ardi (manager), dan Fivan  serta Kibal masing-masing sebagai kru.

Rombongan merupakan wisatawan yang hendak berlibur ke Pinang Resort, dengan rincian 12 WNA Australia dan 5 WNI.

Octavianto mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, rombongan wisatawan tersebut diberangkatkan menggunakan dua unit speed boat kayu pada tanggal 13 Agustus 2023, diberangkatkan 10 penumpang dan 7 penumpang dari Nias Utara menuju Pulau Pinang Kabupaten Aceh Singkil.

Octavianto mengatakan speed boat berangkat sekitar pukul 15.00 WIB pada Minggu (13/8/2023) dari Nias Utara dan sempat mengalami kendala cuaca buruk, sehingga satu speed boat dengan 10 penumpang memutuskan untuk berlindung di Pulau Sarang Alu, Aceh Singkil.

Sedangkan satu speed boat lainnya dengan 7 penumpang memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan.

Pada Minggu malam, kata dia pihak Pinang Resort melaporkan bahwa sayu speed boat dengan 10 penumpang sudah tiba di Pulau Pinang, Aceh Singkil.

Sementara satu speed boat lainnya dengan 7 penumpang belum sampai ke lokasi yang dituju.

“Setelah menerima laporan tersebut, sekira pukul 08.04 WIB pagi, kami langsung menggerakkan personel menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan KN SAR Nakula 230 dan RIB 04 Nias untuk melakukan operasi pencarian,” kata Octavianto.

Ia menambahkan pihaknya juga telah berkordinasi dengan sejumlah pihak di Pulau Banyak dan Panglima Laut Pulau Banyak, Aceh Singkil terkait posisi terakhir dan keadaan korban.(ANTARA)

Read More

Nasrul Zaman: SE "Dungu" Pj Gubernur, Era Darurat Militer Aceh 2023

 

THE REPORTER -  Kebijakan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, yang membatasi kafe, warung kopi dan usaha lain untuk menutup kegiatan usahanya sebelum pukul 00.00 WIB, mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak.

Berbagai pendapat mendukung maupun menolak muncul di tengah masyarakat, baik pada perbincangan di warung kopi hingga media sosial.

Salahsatu pendapat dikemukakan Nasrul Zaman, Pemerhati Sosial di Aceh, yang menyesalkan kebijakan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki tersebut.

Menurutnya, Surat Edaran (SE) Pj Gubernur Aceh ini satu kemunduran di tengah ekonomi Aceh sedang bangkit.

Nasrul Zaman menilai SE Gubernur Aceh No. 451/11286 ini sebagai kebijakan "dungu" yang pernah ia temukan.

“Ini kembali seperti di era Darurat Militer Aceh tahun 2003 dan masa Pandemi Covid-19. Menurutku, kebijakan ini bukan berlandaskan pengetahuan pemimpin sebagai  kepala daerah yang cenderung mengedepankan emosional dan lemah pikir,” tegas Nasrul Zaman, dikutip dari KBA.ONE, Kamis 10 Agustus 2023.

 

Dia juga menilai Pj Gubernur Achmad Marzuki tidak paham bagaimana kebijakan publik itu dilakukan.  
“Selama ini banyak usaha-usaha kecil yang buka 24 jam seperti kios-kios dan warung kopi. Kalau pelaku usaha disuruh tutup pukul  24.00 WIB, ini sama saja mematikan usaha mereka,” jelas Nasrul Zaman.

Disisi lain Nasrul menilai, meski selama ini sejumlah kios, warung kopi, dan usaha kecil lainnya buka 24 jam, hampir dipastikan di Banda Aceh tidak ada kejadian kriminal dan kejahatan lain yang berisiko bagi pemilik usaha maupun masyarakat (pelanggan). 

Nasrul Zaman juga mengingatkan, Pj Gubernur itu harus paham tugasnya, bukan bisanya hanya mengeluarkan kebijakan "melarang-larang" demi kondusifitas dan kepentingan yang diimpikannya.

“Tugas Pj Gubernur itu harus bisa menjamin kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha kapanpun usaha itu dilakukan, dan menjaga keamanan serta ketertiban di Aceh,” kata Nasrul Zaman.

 

SE "dungu" ini, menurut Nasrul Zaman, akan menyiratkan kalau Banda Aceh sedang tidak aman bagi pelaku usaha dan hanya menghancurkan UMKM Aceh saja serta sektor pariwisata.

“Pj Gubernur (Pemerintah Aceh) harus ingat bahwa sementara ini Banda Aceh itu telah menjadi destinasi utama wisman di Aceh dan menjadi salah satu faktor yang menghidupkan ekonomi Kota Banda Aceh,” tutup Nasrul Zaman.(*)

Read More

5.689 Warga Binaan di Aceh Masuk DPT Pemilu 2024

 

THE REPORTER - Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 5.689 warga binaan atau narapidana masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

"Sebanyak 5.689 warga binaan di lingkungan Kemenkumham Aceh masuk DPT. Artinya mereka akan memilih pada Pemilu 2024 nanti," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh Yudi Suseno di Banda Aceh, Jumat.

Menurut Yudi, jumlah warga binaan dalam DPT tersebut bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Penambahan dan pengurangan tersebut karena ada yang bebas ada juga yang baru menjalani hukuman.


Setiap penambahan dan pengurangan tersebut akan kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu terdekat di lapas maupun rutan, kata Yudi Suseno menyebutkan.

"Angka DPT tersebut akan terus berubah hingga hari pencoblosan suara. Perubahan tersebut tergantung jumlah warga binaan yang bebas dan juga yang baru menjalani hukuman pidananya," kata Yudi Suseno.

Menyangkut pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan), Yudi Suseno mengatakan semua dilakukan penyelenggara pemilu resmi.

"Kami hanya memfasilitasi pelaksanaan pemilu di dalam lapas dan rutan. Sedangkan pelaksananya dari KPU setempat. Untuk tempat pemungutan suara atau di lapas dan rutan disebut TPS khusus," kata Yudi Suseno.

Pemilu 2024 terdiri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta pemilihan anggota DPR provinsi dan DPR kabupaten kota.

Pemungutan suara pemilu legislatif dijadwalkan 14 Februari 2024. Pemungutan pemilu legislatif tersebut digelar serentak dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pemilu legislatif di Aceh, selain diikuti partai politik nasional juga ada enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).

sumber: ANTARA

Read More

ACEH TERANCAM DAMPAK EL NINO, WALHI: PEMERINTAH ACEH TIDAK BOLEH LENGAH

 

THE REPORTER -  Kerentanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai serius ancam tanah Aceh dampak dari El Nino telah mulai terlihat nyata.

Kenaikan suhu di berbagai daerah di Serambi Mekkah, cuaca ekstrem, hingga berpotensi banjir bandang bisa mengancam nyawa manusia. Terlebih dunia sekarang tengah memasuki krisis iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya, diperburuk oleh fenomena alam ini.

El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.

Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak El Nino terjadi di bulan Agustus-September 2023. Dampak dari fenomena alam ini adalah kekeringan, sehingga sangat rentan terjadi Karhutla maupun banjir hidrometeorologi basah.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Shalihin mengungkapkan, mengingat kejadian Karhutla di Aceh terbanyak di Indonesia, menduduki peringkat pertama hingga Juni 2023.

“Ini ancaman nyata, pemerintah Aceh tidak boleh lengah, karena bukan hanya Karhutla saja, kekeringan hingga krisis air dan juga banjir akibat anomali cuaca perlu diwaspadai,” kata Ahmad Shalihin, Kamis (27/7/2023).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), total kejadian Karhutla di Indonesia mencapai 206 kejadian dan didominasi oleh Provinsi Aceh yaitu sebanyak 53 kali hingga Juni 2023. Kemudian disusul Kalimantan Tengah 35 kali kejadian.

Menurut Om Sol, sapaan akrab Ahmad Shalihin menyebutkan, bila pemerintah Aceh lengah dan tidak memiliki strategi yang terintegrasi dalam mengatasi hal ini. Maka dikhawatirkan akan berdampak pada kekeringan hingga krisis air, baik untuk dikonsumsi maupun lahan pertanian dan perkebunan.

Bila ini terjadi, dampak jangka panjang, sebutnya, produktivitas pangan atau berdampak pada ketahanan pangan. Karena sangat berpotensi banyak gagal panen karena krisis air atau kekeringan dampak dari El Nino tersebut.

“Ancaman kelaparan juga bisa terjadi, tentu ini cukup berbahaya bila tidak segera dicari solusi, terutama terkait dengan Karhutla,” tambahnya.

Kata Om Sol, dampak nyata dari efek El Nino sudah mulai terlihat di depan mata di Aceh. Kejadian Karhutla tertinggi seluruh Indonesia merupakan peringatan bagi pemerintah Aceh untuk segera mengatasinya.

Begitu juga dengan kekeringan, sebutnya, dari total kejadian seluruh Indonesia sebanyak 18 kejadian kekeringan, Aceh masuk empat besar. Meskipun Jawa Tengah tertinggi sebanyak 11 kejadian, Jawa Barat 3 kejadian, Jawa Timur 3 kejadian dan Aceh satu kejadian.

“Tetapi ini tidak boleh diremehkan, karena cukup berpotensi dilanda kekeringan, apa lagi karhutla Aceh tertinggi dari seluruh Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu menyangkut dengan data Karhutla berdasarkan data dari sipongi.klhk, total Karhutla di Aceh hingga Juni 2023 sudah mencapai 491,8 hektar.

Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang paling tinggi terjadi Karhutla, yaitu mencapai 117,7 hektar, disusul Aceh Tengah 78,5 hektar dan Subulussalam 75,5 hektar.

Kata Om Sol, ancaman lainnya bila Karhutla terus meluas dampak dari El Nino ini tidak segera diatasi adalah bencana asap yang mengakibatkan pada kesehatan masyarakat.

Berkaca pengalaman pada 2015-2016, yang menyebabkan Karhutla di Indonesia mencapai 2,6 juta hektar. Terjadi bencana asap hingga ke Malaysia dan Indonesia mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 221 triliun.

“Meskipun tidak semua wilayah bakal terjadi kekeringan, bisa saja ada yang banjir atau bencana lainnya, karena tidak semua wilayah memiliki dampak yang sama,” tegasnya.

Sedangkan untuk Aceh, sebutnya, berdasarkan data sementara diperkirakan yang paling terancam adalah Karhutla dampak dari El Nino. Mengingat 74 persen kejadian Karhutla di Indonesia terjadi di Aceh hingga Juni 2023.

Oleh sebab itu WALHI Aceh menghimbau pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi yang kuat dan siap siaga dalam mengatasi potensi bencana yang timbul fenomena El Nino.

Pemerintah juga harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang mengungsi jika sewaktu-waktu terjadi bencana di Aceh. Karena perencanaan mitigasi kebencanaan yang baik harus sigap dan cepat. Terutama persoalan pendanaan yang mudah diakses ketika bencana datang.

“Selama ini yang jadi masalah pada kesediaan dana, pemerintah sering panik dengan pendanaan, karena tidak dipersiapkan secara matang sebelumnya, maka ini perlu segera dipersiapkan dan ada alokasi dana khusus untuk menghadapi setiap bencana,” tegasnya.

Selain itu, kata Om Sol, Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota juga harus segera melakukan pendataan wilayah yang berpotensi terdampak dari fenomena El Nino atau bencana alam lainnya. Sehingga akan memudahkan melakukan penanganan maupun perencanaan, baik upaya mitigasi maupun evakuasi saat bencana datang.

Hal yang jauh lebih penting lagi, sebutnya, distribusi pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat harus segera dilakukan. Terutama pemerintah kabupaten/kota harus mensosialisasikan secara masif dampak dari fenomena alam tersebut. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi utuh terkait berbagai dampak dari fenomena alam tersebut.

“Penyebaran informasi secara masif harus disegerakan dan ini sangat mendesak segera dilakukan. Sehingga bisa meminimalisir dampak kerugian dan korban jiwa, harta benda akibat El Nino,” sebutnya.

Kemudian pemerintah juga harus mempersiapkan peralatan yang cukup dan personel yang terlatih untuk mengatasi berbagai bencana yang sewaktu-waktu terjadi di Aceh dampak dari berbagai bencana alam yang terjadi di Aceh.

“Peralatan kebencanaan dan personel harus dipersiapkan dengan matang dan harus standby selama 24 jam, tidak boleh lengah,” tutupnya.

Read More

Korban pelanggaran HAM Berat Aceh Masih Ada yang Belum Terdata

 

THE REPORTER - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih membuka ruang terhadaP masyarakat Aceh yang belum terdata untuk mengajukan permohonan status sebagai korban
pelanggaran HAM berat dari tiga kasus yang telah diakui pemerintah di Aceh.

"Komnas HAM membuka ruang agar korban yang belum terdata dapat mengajukan status
sebagai korban pelanggaran HAM berat," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh Sepriady
Utama, dalam diskusi publik yang dilaksanakan Aceh Resource and development dengan tema

"Pasca kick off penyelesaian non yudisial Rumoh Geudong, apa langkah berikutnya," di Banda
Aceh, Kamis.

Sepriady mengatakan, ruang pengajuan tersebut dibatasi hanya dari tiga kasus yang telah
diakui pemerintah yakni Rumoh Geudong Pidie, Simpang KKA Aceh Utara dan peristiwa Jambo
Keupok Aceh Selatan.

Kata dia, sejauh ini Komnas HAM telah menyelesaikan berita acara pemeriksaan (BAP)
terhadap 106 korban pelanggaran HAM berat dari tiga kasus tersebut. Karena itu pihaknya
masih membuka ruang bagi korban yang belum terdata.

"Jadi Komnas HAM membuka ruang untuk mengajukan status sebagai korban pelanggaran
HAM berat dari tiga kasus itu, untuk kemudian bisa dilakukan verifikasi guna mendapatkan hak
pemulihan," ujarnya.

Sepriady menjelaskan, untuk membuat pengajuan maka korban harus mengirimkan surat
permohonan atau keterangan korban pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM, bisa
diserahkan langsung atau melalui pengaduan di website Komnasham.go.id.

Nantinya, setelah berkas diterima dan dilaksanakan penginputan data melalui sistem, maka
selanjutnya dapat diverifikasi guna memastikan apakah pemohon korban langsung atau
keluarga.

"Baru-baru ini kita lakukan beberapa verifikasi korban pelanggaran HAM berat yang belum di
BAP dalam kasus Simpang KKA. Maka ini terus berlanjut, dan permohonan itu yang menjadi
dasar kita," katanya.

Dalam kesempatan ini, dirinya menegaskan bahwa permasalahan HAM berat tersebut tidak
dapat diselesaikan sendiri oleh Komnas Aceh saja, melainkan perlu dukungan semua pihak.

"Saya kira penyelesaian korban pelanggaran HAM berat ini membutuhkan ikhtiar kita bersama
seluruh stakeholder, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan," demikian Sepriady.(ANTARA)

Read More

26 Terdakwa Narkotika di Aceh Dituntut Hukuman Mati Sepanjang 2023

 

THE REPORTER - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Bambang Bachtiar menyatakan sebanyak 26 terdakwa dalam perkara narkotika dituntut dengan hukuman mati sepanjang 2023.

"Ada sebanyak 26 terdakwa narkotika dituntut hukuman mati periode Januari hingga pertengahan Juli 2023," kata Kajati Aceh Bambang Bachtiar di Banda Aceh, Kamis.

Menurut dia, banyaknya perkara narkotika, termasuk banyak pelakunya yang dituntut hukuman mati, tentu mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut merupakan ancaman terhadap bahaya narkotika bagi generasi muda.

"Tuntutan hukuman mati tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun yang lain, sehingga tidak terlibat dalam narkotika dan obat terlarang, katanya.

Sementara itu, untuk perkara narkotika sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Aceh sudah menerima 105 surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) perkara narkotika. Dari 105 perkara tersebut, 84 di antaranya dinyatakan P-21 dan 80 lainnya dinyatakan tahap dua atau dilimpahkan ke pengadilan.

Selain penyelesaian kasus di pengadilan, Kejati Aceh periode Januari hingga Juli 2023 juga menyelesaikan perkara secara keadilan restoratif atau restorative justice dengan jumlah mencapai 106 perkara. Penyelesaian keadilan restoratif tersebut dilakukan diluar pengadilan.

Bambang Bachtiar mengatakan perkara-perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif sebagian besarnya merupakan kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan. Syarat penyelesaiannya adalah para pihak sudah berdamai.

"Selain para pihak sudah berdamai, ancaman hukumannya di bawah lima tahun, pelaku bukan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Penyelesaian secara keadilan restoratif ini tidak harus ke pengadilan," kata Bambang Bachtiar.(ANTARA)

Read More

DPR ACEH DIGUGAT !! Diduga Langgar Aturan Seleksi Calon Anggota KIP

 

THE REPORTER - Sejumlah peserta seleksi calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggugat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait proses seleksi calon komisioner lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Erlizar, kuasa hukum sejumlah peserta seleksi calon anggota KIP Aceh, di Banda Aceh, Selasa, mengatakan gugatan dilayangkan kliennya karena proses seleksi patut diduga melanggar aturan yang berlaku.

"Ada dugaan pelanggaran dalam proses seleksi calon anggota KIP Aceh periode 2023-2028. Karena itu, klien kami menggugat pengadilan," kata Erlizar menyebutkan.

Baca juga: Bacaleg penerima gaji dari pemerintah harus mundur dari jabatan

Ia mengatakan kliennya yang menggugat yakni Muhammad Siddiq, Indra Milwady, dan Marini. Selain menggugat Komisi I DPRA, ketiganya juga menggugat DPRA, KPU RI dan Panitia Seleksi KIP Aceh.

"Gugatan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Klien kami menggugat agar majelis hakim memutuskan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KIP Aceh diulang. Dan apa yang sudah ditetapkan dibatalkan," katanya.

 
Erlizar mengatakan uji kepatutan dan kelayakan tersebut digugat karena ada pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan di Aceh.

Menurut dia, dalam qanun tersebut disebut bahwa DPRA menyusun urutan peringkat 21 nama calon anggota KIP Aceh berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan komisi membidangi politik, pemerintahan, dan hukum.

"Komisi membidangi politik, pemerintahan, dan hukum di DPRA adalah Komisi I. Pertanyaannya, mengapa Komisi I yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan menetapkan serta mengumumkan tujuh nama anggota KIP Aceh yang lulus dan tujuh nama sebagai cadangan, katanya.

"Seharusnya, yang menetapkan nama calon yang lulus dan nama calon sebagai cadangan adalah DPRA. Termasuk tujuh nama calon yang tidak lulus lainnya, sehingga yang diumumkan ada 21 nama seperti diperintahkan dalam qanun," kata Erlizar.

Ketua Komisi I DPRA Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan tidak ada yang dilanggar komisi yang diketuai dalam proses seleksi calon anggota KIP Aceh. Proses yang dilakukan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

"Apa yang kami lakukan dalam proses seleksi calon anggota KIP Aceh sudah sesuai prosedur, norma, dan hukum yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar, termasuk Qanun Nomor 6 Tahun 2018," katanya.

Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan kalaupun ada pihaknya tidak terpuaskan dari hasil seleksi calon anggota KIP Aceh dapat menempuh prosedur yang ada seperti menggugat ke pengadilan.

"Kita ini negara demokrasi. Semua saluran demokrasi tersebut. Kalau memang tidak puas, silakan menempuh sesuai prosedur yang ada. Dan kami juga siap dengan apa yang sudah kami sampaikan terkait seleksi calon anggota KIP Aceh," kata Iskandar Usman Al Farlaky.(ANTARA)

Read More

Keuchik Jak Politek? Bawaslu Nagan Raya Terima Aduan Ada Kades Berpolitik

 

THE REPORTER - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menerima pengaduan terkait adanya laporan seorang oknum kepala desa (keuchik) di Kecamatan Seunagan, kabupaten setempat, diduga melakukan politik praktis berkampanye untuk seorang bacaleg yang maju di Pemilu 2024.

“Laporan atau aduan sudah kita terima, saat ini sedang ditelaah,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Muhammad Arbi yang dikonfirmasi ANTARA di Suka Makmue, Jumat.

Menurutnya, aduan yang diterima tersebut berupa seorang oknum kepala desa atau keuchik, diduga memasang foto kandidat bacaleg yang akan maju di Pemilu 2024 untuk mencalonkan diri sebagai balon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Foto seorang kandidat tersebut diunggah melalui aplikasi snap Whatsapp oleh oknum kepala desa, kemudian unggahan tersebut di screenshot dan diserahkan kepada Bawaslu Nagan Raya sebagai salah satu bukti.

Arbi mengatakan, aduan yang dilaporkan oleh Teuku Ridwan, seorang warga yang juga berprofesi sebagai pengacara tersebut, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan guna dipastikan apakah aduan tersebut memenuhi syarat formil atau materil.

Apabila nantinya memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan ini akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Jika memenuhi aturan aduan, maka terlapor juga akan kita panggil untuk kita mintai klarifikasi atas unggahannya ini,” kata Muhammad Arbi menambahkan.

Sementara itu, Teuku Ridwan selaku pelapor kepada wartawan di Nagan Raya, mengatakan pelaporan yang dilakukan oleh dirinya sebagai upaya untuk menjaga netralitas aparatur penyelenggara pemerintah, agar tidak terlibat politik praktis.

“Kami selaku warga negara menginginkan bahwa pemilu harus berjalan secara demokratis tanpa intervensi dari pihak mana pun,” katanya.

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan tersebut sebagai upaya menindaklanjuti aturan perundang-undangan yang melarang adanya keterlibatan penyelenggara pemerintahan untuk tidak berkampanye, atau memihak kepada kandidat tertentu sebagai peserta dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Kami berharap kepada Bawaslu Nagan Raya, agar dapat menindaklanjuti laporan ini,” pinta Teuku Ridwan.(ANTARA)

Read More

Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8 DIundur, Pemerintah Aceh Tidak Siap dan Banyak Alasan

 

THE REPORTER - Pemerintah Aceh memutuskan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang direncanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 27 Agustus diundur menjadi 4  sampai 11 November 2023.

Pergeseran jadwal tersebut diputuskan dalam rapat tindak lanjut PKA-8 dengan pihak sekretaris daerah dari 23 kabupaten/kota se-Aceh, yang berlangsung di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, 20 Juni 2023.

Dikutip dari ANTARA, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Aceh Almuniza Kamal mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penundaan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8.

Di antaranya, PERTAMA, untuk mengakomodasi permintaan sejumlah bupati/wali kota yang khawatir tidak cukup siap jika PKA tetap dilaksanakan pada Agustus mendatang, karena ada sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang terlambat penetapan anggaran pendapatan dan belanja (APBK).

Pertimbangan KEDUA, pada tahun 2024 nanti akan ada perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan di Stadion Harapan Bangsa.

“Stadion Harapan Bangsa tidak bisa dipergunakan untuk acara pembukaan PKA-8, karena akan direnovasi untuk persiapan PON 2024. Pembukaan PKA-8 difokuskan kembali ke Taman
Sulthanah Safiatuddin,” jelasnya.

KETIGA, Tema PKA tahun ini terkait seputar Jalur Rempah Aceh, yakni Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia. Puluhan cabang akan diperlombakan selama PKA VIII, di antaranya lomba pawai budaya, lomba anjungan (stan), lomba peuayon aneuk (mengayun anak), lomba boh gaca (memakaikan inai), lomba cipta dan baca puisi, serta sandiwara rakyat. Juga ikut diperlombakan cabang kayoh jalo (dayung sampan), geulayang tunang (lomba layang-layang), gaseng (gasing), geunteut (engklek), dan patok lele.

Almuniza menyebut ada beberapa perlombaan yang tidak memenuhi target, seperti perlombaan pawai budaya dengan persentase 40 persen.

“Selanjutnya kegiatan perlombaan yang berada di Taman Sulthanah Safiatuddin lebih kurang 6-7 persen dan tidak memenuhi presentasi yang diharapkan minimal 80 persen,” kata Almuniza.

Alasan KEEMPAT, pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) juga disesuaikan dengan jadwal kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh pada November, dimana kegiatan tersebut dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden.

KELIMA, sejumlah anjungan PKA perlu ditata lebih baik. Almuniza berharap, penundaan jadwal PKA bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemkab dan pemkot se-Aceh untuk menata masing-masing anjungannya di Taman Sulthanah Safiatuddin Banda Aceh, supaya lebih bagus lagi.

Sementara Sekda Aceh Bustami Hamzah menyampaikan alasan pertimbangan penundaan menyusul adanya beragam kegiatan akan berlangsung di bulan Agustus.

“Pada bulan Agustus banyak kegiatan yang akan dilaksanakan, salah satunya perayaan 17 Agustus. Kita menilai kegiatan tersebut akan memecah konsentrasi pada pelaksanaan PKA, sehingga harus diundur sampai November,” kata Sekda Aceh Bustami Hamzah.

PKA ke 8 diperkirakan akan dikunjungi oleh lebih dari 2 juta orang dan dilaksanakan terpencar di sejumlah tempat, meliputi Taman Sulthanah Safiatuddin, Lapangan Tugu Darussalam, Lapangan Blangpadang dan Taman Meuraxa Kota Banda Aceh.(*)

Read More

Jaksa Sita Lagi Rp530 juta korupsi PT RS Arun Lhokseumawe, total Sitaan Rp9,2 Miliar

 

THE REPORTER - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe kembali menyita Rp530 juta terkait dugaan aliran dana kasus korupsi pada PT RS Arun Lhokseumawe, Aceh.
 
Kajari Lhokseumawe Lalu Syaifudin melalui Kasi Intelijen Therry Gutama di Lhokseumawe, Rabu, mengatakan bahwa pengembalian uang negara dalam kasus tindak pidana korupsi PT RS Arun Lhokseumawe tersebut dilakukan oleh salah seorang yang merupakan pelaku usaha pengembangan pembangunan perumahan di salah satu komplek perumahan.
 
"Uang yang dikembalikan tersebut berasal dari pembayaran pembelian rumah oleh tersangka Hariadi, mantan Direktur PT RS Arun Lhokseumawe periode 2016 - 2023," katanya.
Dengan dikembalikannya Rp530 juta tersebut, kata Therry, tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp9,2 miliar dari total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT RS Lhokseumawe yang mencapai Rp44,9 miliar.
 
Selain menyelamatkan uang negara sebesar Rp9,2 miliar, tim penyidik juga telah melakukan penyitaan aset milik tersangka Hariadi. Adapun aset yang disita yakni tiga buah dokumen atau sertifikat hak milik tanah dan rumah, satu unit mobil jenis Honda Civic, satu unit sepeda motor jenis Honda CBR250RR dan satu unit sepeda motor jenis Yamaha WR 155 R.

Therry meminta kepada siapa saja uang merasa menerima aliran dana korupsi PT RS Arun Lhokseumawe agar dapat dengan segera mengembalikan uang tersebut.
 
"Kepada semua pihak baik perorangan maupun korporasi yang merasa menerima aliran dana tersebut untuk segera mengembalikannya. Jika tidak, tim penyidik kejaksaan memiliki cara sendiri untuk menelusuri dana itu," katanya.
 
Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Lhokseumawe telah menetapkan dua tersangka utama terkait dugaan korupsi PT RS Arun Lhokseumawe dengan kerugian negara mencapai Rp44,9 miliar.
 
Adapun kedua tersangka tersebut yakni Dirut PT RS Arun Lhokseumawe Hariadi dan mantan Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya. Tersangka Hariadi saat ini ditahan di Lapas Kelas IIB Lhoksukon, sementara tersangka Suaidi Yahya ditahan di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe dengan status tahanan jaksa. (antara)

Read More

Tu Bulqaini Tegaskan Kemiskinan di Aceh Ulah KORUPTOR, Bukan Karena Sistem Keuangan Syariah

 

THE REPORTER - Teungku Bulqaini Tanjungan atau yang disapa Tu Bulqaini, Pimpinan Dayah Markaz Ishlah Al-Aziziyah, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, menyesalkan pernyataan Ketua Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, terkait permintaannya agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan kembali hadirnya bank-bank konvensional ke Aceh.

Menurut Tu Bulqaini, pernyataan Ketua Partai NasDem Aceh itu, merupakan pendapat keliru dan salah persepsi.

Seharusnya jika dia seorang keturunan dan berdarah Aceh sebut Tu Bulqaini, justru mendorong Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI), untuk memperkuat penerapan sistem perbankan syariah di Bumi Serambi Mekah.

"Sebagai pimpinan partai nasional di Aceh, seharusnya dia mendorong Pemerintah Pusat dan BI untuk melobi agar mempermudah kerja dan pengelolaan Bank Syariah yang ada di Aceh," sebut Tu Bulqaini kepada MODUSACEH.CO, Sabtu, 29 Oktober 2022 di Banda Aceh.

Wakil Ketua MPU Kota Banda Aceh ini menambahkan, salah satu penyebab terpuruknya perekonomi di Aceh bukan karena tidak adanya bank konvesional.

Sebab itu, apa yang sudah berjalan saat ini atau sistem Bank Syariah, tidak mungkin dikembalikan lagi kepada bank konvensional yang nyata-nyata membuat Aceh runyam.

Selain itu, Tu Bulqaini menilai. Pernyatan Teuku Taufiqulhadi tidak pantas diucapkan oleh seorang pimpinan partai yang notabane juga seorang publik figur berdarah Aceh.

"Jih harus geuduk dile, bek geucok keputasan sidroe, sebab awai na Aceh ngon partai (Dia seharusnya duduk terlebih dahulu, jangan ambil keputusan sendiri, karena lebih dulu ada Aceh dari pada partai)," kritik Tu Bulqaini.

Lebih lanjut kata Tu Bulqaini, perjuangan Aceh untuk mendapatkan syariat Islam tidak mudah dan serta-merta begitu saja.

Begitupun diakuinya, masih ada kendala dalam penerapan sistem perbankan syariah di Aceh. Misal, terkait kendala investor asing dan lainnya.

"Nah justru, kendala itulah yang harus kita selasaikan bersama-bersama, bukan malah meminta pengembalian yang salah dan bertentangan dengan syariat Islam di Aceh," sebut dia.

Lantas, benarkah akibat kekosongan bank konvensional sangat mengganggu upaya masyarakat Aceh sendiri untuk keluar dari problem ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi rakyat terganggu dan para pengusaha lokal gagal merencanakan kegiatan perusahaannya karena dukungan perbankan tidak maksimal?

Terkait hal tersebut, Tu Bulqaini tidak sepakat dengan penyataan itu. Sebab kata dia, Aceh juga punya partai nasional dan partai lokal, sehingga apa pun kebijakan dapat diperjuangkan bersama-sama.

Menurutnya, persoalan kemiskinan dan penganguran di Aceh, bukan karena lembaga keuangan syariah. "Justru penyebab utamanya karena korupsi di Aceh yang sudah merajalela," tegas Tu Bulqaini.

Selain itu, aparat penegak hukum dinilai tidak serius menangani persoalan korupsi, sehingga triliunan uang rakyat dan negara hilang begitu saja.

Kecuali itu, penerapan MoU Damai Helsinki, dinilai juga belum masksimal dilakukan, sehingga kewenangan-kewenangan yang ada, tidak menyentuh langsung kepada masyarakat.

"Jadi, hana permasalahan dengan bank syariah. Geutanyoe yang hana jujur, geutanyoe yang na wewenang untuk ta peu maju ekonomi dan mempermudah ekonomi, justru hana ta peuget. (Jadi tidak apa masalah dengan bank syariah. Kita yang tidak jujur, kita yang punya wewenang memajukan dan mempermudah ekonomi tapi justru tidak dilakukan)," ungkap Tu Bulqaini Tanjungan.

Sebab itu, dia berharap Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki maupun DPR Aceh serta seluruh komponen masyarakat, tidak terpengaruh, serta wajib bersatu dan mendorong Bank Aceh Syariah serta bank syariah nasional lainnya di Aceh, untuk dapat bekerja semaksimal mungkin, sehingga menjadi contoh untuk daerah lain di Republik Indonesia.(modusaceh)

Read More

WOW Ladang Ganja di Aceh dipantau BNN gunakan Satelit

 

ACEH REPORTER - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memantau keberadaan ladang-ladang ganja menggunakan satelit, sehingga tidak sedikit ladang tanaman terlarang tersebut ditemukan di Provinsi Aceh.

"BNN sudah berulang kali menemukan dan memusnahkan ladang-ladang ganja di Aceh dari hasil pemantau menggunakan satelit," kata Kepala Bagian Publikasi dan Media Sosial BNN RI Riki Yanuarfi di Banda Aceh, Rabu.

Riki Yanuarfi mengatakan wilayah yang sering ditemukan ladang ganja tersebut di antaranya di kawasan Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Aceh.

Kendati sudah berulang kali menemukan dan memusnahkan ladang ganja, kata dia, sering kali pelaku atau penanaman tidak berhasil ditangkap. Hal itu karena mereka menerapkan pola tanam dengan menebar benih kemudian pergi. Mereka kembali ketika memanen tanaman terlarang tersebut.

"Jadi, ini kendala mengapa di setiap penemuan ladang ganja di Aceh, sering penanamnya tidak tertangkap. Namun begitu, ada juga penanam ganja yang bisa ditangkap," kata Riki Yanuarfi.

Walau di Aceh banyak ditemukan ladang ganja, kata Riki Yanuarfi, namun komitmen dan dukungan masyarakat Aceh terhadap BNN dalam memberantas tanaman terlarang tersebut cukup tinggi.

Oleh karena itu, BNN terus berupaya mengubah pola pikir sebagian kecil masyarakat yang selama ini menanam ganja di Aceh untuk beralih bercocok tanam dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomis lainnya.

"Banyak masyarakat yang dulunya menanam ganja kini beralih menanam hortikultura. Sebab, menanam ganja akan berhadapan dengan hukum yang berujung dipenjara," kata Riki Yanuarfi.(*)

Read More

Merinding, Terungkap Karamah Wali Allah Ulama Aceh Abu Woyla Sebelum Terjadi Tsunami

 

Ini adalah Kisah Nyata Seorang Santri Melihat Keramat Abu Woyla Wali Allah Sebelum Terjadinya Tsunami di Aceh

Abu Ibrahim Woyla adalah seorang ulama pengembara yang berasal dari Aceh Barat.

Abu Ibrahim Woyla di kalangan masyarakat Aceh,  juga dikenal dengan nama Abu/Teungku Beurahim Keuramat.

Ketika Abu Ibrahim Woyla meninggal, ribuan orang berkunjung untuk melayat selama 30 hari sebagai tanda bahwa ia sangat dihormati oleh masyarakat.

Abu Ibrahim Woyla dipercaya masyarakat Aceh mempunyai Karomah sebagai Wali Allah.

Diceritakan 15 hari sebelum bencana besar, gempa bumi dan gelombang tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004.Dilansir portal Majalengka dari kanal YouTube Penerus Para Nabi.

Wali Allah almarhum Abu Ibrahim, mengabarkan kepada muridnya yang bernama Mukhlis, perihal akan datangnya bencana besar itu.

Namun Abu Woyla, hanya memberitahu kepada dua muridnya saja yang selalu mengikuti.
Tetapi Abu Woyla, melarang memberitahukan kepada orang lain. hanya saja Mukhlis, diperintahkan untuk segera mengajak keluarganya untuk pergi dari bibir Pantai.

Mukhlis menceritakan kembali keseharian Abu Woyla, sebelum Tsunami meluluh lantahkan Aceh.
Anehnya, tidak seperti hari-hari biasanya
Abu Woyla sudah jarang makan dan terlihat gelisah.

Pernah suatu ketika Mukhlis dipanggil oleh Abu Woyla, untuk memberitahukan perihal bencana besar, saat itu Mukhlis masih menuntut ilmu di Dayah Pelulanteu Aceh Barat.

"Besar sekali kerja ke depan dan siapa saja yang membuka rahasia Allah maka dia kafir begitu", kata Mukhlis menirukan ucapan Abu Ibrahim.

Mukhlis juga mendengar hal yang sama dari Abu Usman, yang masih ada hubungan dekat dengan Abu Ibrahim Woylah.

Bahkan kepada orang tuanya sendiri, Mukhlis tidak memberitahukan apa yang sudah beliau ketahui.

"Di bandara Blang bintang, pesawat akan terbang siang malam di laut Ulee Lhe. akan ada kapal laut sebesar lapangan bola di dalamnya orang putih-putih", ucap Mukhlis lagi mengutip perkataan Abu Usman.

Kata Mukhlis, sejak kata-kata tersebut diucapkan oleh Abu Ibrahim. keseharian Abu seperti berubah.
Bahkan jika sedang tidur malam hari sering Abu tiba-tiba terbangun dan langsung duduk.

Berpikir melihat ini perasaan Mukhlis pun semakin cemas, dalam hatinya ia merasa kalau peristiwa besar sudah semakin dekat.

Entah apa yang terpikirkan oleh Abu Woyla, 4 hari sebelum gempa bumi dan tsunami di Aceh, terjadi.

Abu Ibrahim mengajak Mukhlis ke Banda Aceh dengan mobil pinjaman Muklis lalu menyupiri Abu hingga ke Banda Aceh.

Di Banda Aceh mereka menginap di salah satu rumah di kawasan Blower. ada permintaan dari yang punya rumah.

"Agar Abu Ibrahim, berkenan untuk menginap hanya semalam saja di rumahnya", kata Mukhlis.

Mukhlis menambahkan, "saat di sana sewaktu makan pun aku tidak makan lagi, aku mengepal nasinya menjadi 3 bagian.

Setelah aku makan sedikit, satu bagian dari kepala nasinya. kemudian seluruhnya aku berikan kepadanya untuk dimakan".

Pada esoknya Kamis pagi 23 Desember 2006 Abu berkata kepada Mukhlis jika beliau ingin jalan-jalan keliling kota Banda Aceh. tanpa membantah dengan mobil pinjamannya Mukhlis pun membawa abu jalan-jalan.

Setelah sarapan ala kadarnya di warung samping Simbun Simbreh, lalu Abu meminta Muklis untuk membawanya Ke kawasan peulanggaran. tiba di depan masjid Tengku di Anjong, Abu minta mobil dihentikan di luar pagar Masjid.

Abu menatap ke arah makam tengku di Anjong, seolah-olah Abu berbicara, "sekali Abu terbunuh sendiri" jelas Mukhlis di Dayah pulo Le yang saat itu sedang dalam pembangunan.

Mukhlis mengetahui persis garis keturunan Abu Ibrahim woyla. awalnya garis ke atas keturunan Abu Ibrahim Woyla yang berasal dari negeri Belanda.

Berjumlah 7 orang, datang ke tanah Aceh. persisnya berlabuh di Aceh Barat, kemudian ketujuhnya berpisah, ke beberapa daerah di Aceh dan di luar Aceh, untuk menyebarkan agama Islam.

Itulah kisah karomah Abu Woyla Wali Allah dari Aceh yang disaksikan oleh muridnya sebelum terjadinya bencana Gempa dan gelombang Tsunami Aceh, Ahad 26 Desember 2004.(*)

dari berbabagai sumber

Read More

Riazil Terpilih Jadi Keuchik Lamteumen Timur Periode 2021-2027

 

THE REPORTER -Masyarakat Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh mengadakan pemilihan Geuchik periode tahun 2021-2027, pada Ahad kemarin, 14 November 2021, di gampong setempat.

Di antara masyarakat yang berminat, muncullah beberapa putra terbaik Lamteumen Timur untuk mencalonkan diri dalam kompetisi yang demokratis tersebut.

Masing-masing calon bernama Irwandi S,pd dari Dusun Cempaka yang merupakan putra ketiga dari Geuchik sebelumnya, Tarwin Spandi. Muhammad Nawawi S.sos, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Cempaka. Jamaluddin. SE dari Dusun Kemboja dan Riazil, S.sos yang merupakan Kepala Dusun Teratai selama dua periode.

Dari hasil pemilihan tersebut, masing-masing calon, nomor urut 1, Irwandi S,pd memperoleh 521 suara. Nomor urut 2, Muhammad Nawawi S,sos memperoleh 56 suara. Nomor urut 3, Jamaluddin, SE memperoleh 32 suara dan nomor urut 4, Riazil, S.sos memperoleh 1.342 suara.

Dengan demikian, calon nomor urut 4 atas nama Riazil, S.sos memperoleh kemenangan 67,23 % suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan akan memimpin Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, untuk masa periode tahun 2021 – 2027.

Sementara para kandidat calon lainnya, begitu selesai proses perhitungan suara di lokasi TPS, dengan sangat sportif dan berbesar hati langsung menyalami dan mengucapkan selamat kepada keuchik terpilih, Riazil, S,sos.

Dari situ tergambar bahwa umumnya warga Lamteumen Timur memang sangat bertekad dan kompak demi menuju suatu perubahan ke arah yang lebih maju.


Salah seorang warga, putra asli Lamteumen Timur, Herman AW, mengatakan, bahwa harapannya kepada Geuchik terpilih agar benar-benar menjalankan roda Pemerintahan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku serta norma-norma adat-budaya yang sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian, lanjut Herman AW, keuchik baru benar-benar menjalankan semua progam yang telah diuraikan dalam penyampaian visi-misinya dan mempersatukan warga dengan prinsip keadilan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat.

“Akan lebih membanggakan lagi kalau nantinya di bawah kepemimpinan Riazil, Gampong Lamteumen Timur mampu terwujud sebagai Gampong percontohan di Kota Banda Aceh dalam banyak sektor,” kata Herman.


Sementara itu, Riazil S,sos, Geuchik terpilih Gampong Lamteumen Timur periode 2021 -2027 dalam siaran persnya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan mendukung suksesnya proses pemilihan ini sejak dari persiapan awal hingga selesai.

“Kepada seluruh warga saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah memberikan kepercayaan kepada saya, insya Allah, untuk memimpin Gampong Lamteumen Timur. Saya mengharapkan kepada warga agar tidak segan-segan menegur, memberi saran dan kritikan yang sehat demi terwujudnya Gampong Lamteumen Timur yang berwibawa menuju ke arah yang lebih baik,” kata Riazil.

Sebagaimana diketahui, Gampong Lamteumen Timur merupakan salah satu gampong yang berada di jantung Kota Banda Aceh, Ibukota Aceh. Lamteumen Timur yang berada dalam wilayah Kecamatan Jaya Baru ini dilintasi Jalan Nasional menuju ke arah Meulaboh, Aceh Barat, dan bertetangga langsung dengan Gampong Lamteumen Barat, Geuceu Iniem, Bitai, Surien, Punge Blang Cut, dan Gampong Seutui.

Gampong yang berpenduduk lebih-kurang 4000 jiwa dengan pemilih tetap sekitar 3000 jiwa ini terdiri dari 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Cempaka, Dusun Seroja, Dusun Teratai, Dusun Kemboja dan Dusun Merak.

Sebelum masa proses pemilihan Geuchik untuk masa periode tahun 2021 – 2027, Gampong Lamteumen Timur ini dipimpin oleh Geuchik Tarwin Spandi selama dua periode berturut-turut, yaitu periode pertama tahun 2008 – 2014 dan periode kedua tahun 2015 – 2021.

Read More

“Bang, Bagaimana Kabar Akmal Hanif?” (Catatan Pemilu 2019 – Part 2)

“Bang, bagaimana kabar Abi Akmal Hanif?”

Pertanyaan ini paling sering diajukan banyak sahabat kepada saya, baik langsung maupun melalui pesan WhatsAp dan komentar di Facebook. 

Pada masa kampanye pertanyaan masih seputar peluang meraih suara. Pasca hari pencoblosan 17 April, pertanyaan berubah ke berapa jumlah suara. Dan hari ini, 11 Mei 2019 bertepatan 6 Ramadhan 1404 H, 25 hari masa proses perhitungan suara, semakin ramai yang menanyakan peluang Akmal Hanif untuk lolos sebagai Wakil Rakyat ke Senayan. 

Sejak 9 April 2019, saya berada di Dapil 2 Aceh membantu kawan-kawan Tim Pemenangan dan tentunya menemani Akmal Hanif mengunjungi timses dan relawan di 8 daerah pemilihan. Dari Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Bireun, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Saya mengaku terharu dengan begitu besarnya dukungan kepada Akmal Hanif yang pada pemilu legislatf 2019 ini, maju sebagai Caleg DPR RI melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga malam sebelum hari pemilihan, kepada beberapa sahabat saya menyatakan optimis, Akmal Hanif akan terpilih sebagai Anggota DPR RI dapil Aceh 2. 

Segala kerja keras timses dan relawan tidak sia-sia. Hingga saya membuat tulisan ini, dari semua laporan tim di berbagai wilayah, baik hasil pleno kabupaten dan data lain, Akmal Hanif meraih suara badan mencapai 30.231 suara. Alhamdulillah.

Sebuah anugerah dari Allah. Menurut saya jumlah ini merupakan raihan yang fantastis dan capaian yang luar biasa, untuk sosok seperti Akmal Hanif, yang baru mengawali terjun ke dunia politik dan pertama kali ikut serta menjadi kontestan pemilu sebagai caleg. Mengingat ia bahkan belum pernah mencalonkan diri untuk memimpin kelompok masyarakat tingkat terkecil seperti menjadi Keuchik atau Lurah.

Kita sangat menyadari hasil tersebut bukan karena istimewanya sosok Akmal Hanif, melainkan karena dukungan dan harapan masyarakat, yang menginginkan wakil rakyat yang sudah terbukti berbuat, bukan sekedar mengumbar janji dalam pesta demokrasi.  

Apakah dengan raihan Suara itu, bisa mengantar Akmal Hanif ke senayan sebagai Anggota DPR RI? 

Bagi yang bertanya demikian, saya selalu memberikan jawaban “Pesta belum berakhir, Perjuangan Belum Selesai.” 

Proses perhitungan suara masih berlangsung dan kita masih menunggu pengumuman resmi. Namun yang harus diingat dan menjadi catatan penting, bahwa suara yang diperoleh Akmal Hanif adalah murni dari suara pemilih, suara rakyat. Tanpa penggelembungan dan upaya pencurangan. Walau ada beberapa masukan dari beberapa tim untuk sejumlah cara menambah suara, namun saya secara pribadi menolak dan Akmal Hanif juga tidak menyetujui. Bukannya sok jujur, namun kami hanya berupaya menjalani kompetisi dengan sportif, fair dan tentunya harus barakah. 

Catatan penting lain, menurut saya dan berdasarkan pendapat banyak sahabat, tidak dipungkiri kehadiran Akmal Hanif dalam bursa caleg Pemilu kali ini, sangat memberi kontribusi besar bagi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Aceh, ditengah isu politik nasional yang sama kita ketahui. Betapa para tim  Akmal Hanif telah berjuang luar biasa khususnya di Media Sosial, menanggapi berbagai kritikan dan kekecewaan masyarakat karena Akmal Hanif memilih maju melalui partai tersebut.

(saya tidak akan membahas lebih jauh, karena kita telah bersama menjalani, menikmati dan menjadi pelaku maupun saksi dari proses panjang ini) 

Namun demikian, setiap proses perjuangan nantinya tentu akan berakhir pada hasil. Dan apapun hasilnya kita semua yakin adalah takdir terbaik yang sudah ditetapkan Allah. 

Jika Akmal Hanif menang, maka tugas berat menanti, menunaikan amanah rakyat, merealisasikan berbagai janji dan program dalam masa kampanye. Akan tetapi jika perjuangan kali ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan para pemilih, tidak berarti semua program tersebut hanya tinggal kenangan. 

Sejak awal maju, kita telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan semua program yang sudah dilaksanakan sejak 5 tahun terakhir. Artinya, jika hasil pemilu 2019 ini Akmal Hanif belum terpilih sebagai wakil rakyat Aceh di DPR RI, maka program seperti mencetak kader Hafidz Al Quran, menciptakan lapangan kerja dan berbagai program lainnya akan tetap berlanjut. Walaupun mungkin akan dilaksanakan dengan proses perlahan dan mandiri. 

Selama ini upaya mencetak hafidz Al Quran sudah dilaksanakan melalui pengkaderan di Dayah Raudhatul Quran Aceh Utara  yang menampung puluhan anak yatim secara gratis. Membuka lapangan kerja juga dilakukan dengan membuka cabang perusahaan yang memperkerjakan ratusan orang di seluruh Aceh. 

Kita tetap bergerak membantu masyarakat miskin melalui Komunitas Solidaritas Dhuafa Aceh (KSDA), membina pengusaha muda melalui Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Aceh, melawan kemungkaran melalui Gerakan Anti LGBT Aceh (GALA) serta membina kader generasi Dakwah, Bisnis dan Sosial melalui Universitas Milenial Hijrah (UMH) yang semuanya di didirikan Akmal Hanif. 

Semua hal ini saya sampaikan atas nama Ketua Tim Pemenangan Pusat, yang ditunjuk sejak Abi Akmal Hanif mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif (BACALEG) pada awal 2018. Karena saya sadar diri awam di bidang politik, saya tidak pernah menyatakan diri dalam jabatan tersebut. Dalam prosesnya, kami menunjuk beberapa koordinator tim pemenangan pusat sambil mengevaluasi kinerja. Jadi, jika beberapa waktu lalu ada yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Tim Pemenangan Akmal Hanif dan menyebar berita bohong, sudah bisa dicerdasi sendiri ya. 

Maka sebelum mengakhiri tulisan ini, saya menyatakan, jika Akmal Hanif menang dan terpilih pada Pemilu ini, itu adalah hasil perjuangan seluruh tim dan relawan serta dukungan masyarakat pemilih di dapil Aceh 2. 

Akan tetapi jika Abi Elhanief belum terpilih sebagai wakil rakyat  kali ini, itu sepenuhnya karena kegagalan, kelemahan dan kekurangan pengalaman saya sebagai ketua tim pemenangan dalam sebuah pesta demokrasi. Saya hanya mohon dimaafkan walau lebaran masih lama...hehehe

Akhirnya, saya pribadi dan tentunya Abi Akmal Hanif, menghaturkan ribuan terima kasih kepada semua tim pemenangan, tim sukses, relawan di 8 kabupaten kota dapil Aceh 2. 

Terima Kasih kepada Tgk. Chuzani sebagai sekjen tim pemenangan yang tidak sempat bekerja untuk dirinya sendiri sebagai caleg DPRK Aceh Utara, juga kepada Manajemen tim pemenangan pusat di Jambo Elhanief, Lhoksukon. 

Terima kasih kepada ketua dan tim pemenangan Kanda Muslim, Tgk Samsul Kamar, Tgk. Marhaban Treni dkk (Aceh Utara), Saiful Popon, Zulfikar, Yanda, Arif dkk (Aceh Timur), Tgk Ihsan, Bagas dkk (Langsa), Ust. Adon Amarullah dkk (Aceh Tamiang), Bang Ismuadi, Bang Nazrie, Elga dkk (Bireun),  Akhon Ibnu Mubarak (Samalanga), Dani, Karim dkk, RAPI (Lhokseumawe) dan banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu-persatu.

Terima Kasih kepada seluruh karyawan Elhanief Group yang sudah menjadi relawan.

Terima Kasih kepada para Guru kami Ulama Dayah, Alumni dan Santri.

Terima Kasih kepada keluarga yang sudah mendukung dan mendoakan.

Terima Kasih untuk seluruh sahabat di media sosial, rekan-rekan media cetak dan media online elektronik.

Terima Kasih seluruh masyarakat Dapil Aceh 2 dan seluruh Aceh.

Wassalam 

“Dalam Perjuangan untuk Umat, tidak mengenal kata Menyerah, Kalah dan Berhenti sebelum Ajal Menjemput”

Read More