ISRAEL BERULAH ! RI NGADU KE BOP

 

ilustrasi Warga Palestina terusir di Tepi Barat (doc.VOA)

𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑 - Israel lagi-lagi melakukan kebijakan sewenang-wenang dengan secara sepihak mendaftarkan wilayah Tepi Barat Palestina sebagai "milik negara".

Pada Ahad (15/2/2026), stasiun penyiaran publik Israel KAN melaporkan pemerintah Israel menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah Tepi Barat sebagai "milik negara".

Langkah ini diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
 
Ini merupakan kali pertama Israel bertindak demikian sejak menduduki wilayah tersebut pada 1967. Sebagian besar tanah Palestina tidak terdaftar secara resmi karena prosesnya panjang dan rumit. Proses ini disetop Israel pada 1967.

Pendaftaran tanah menetapkan kepemilikan permanen. Hukum internasional menyatakan bahwa kekuatan pendudukan tidak bisa menyita tanah di wilayah yang diduduki.

RI Kirim Surat ke Board of Peace Adukan Kelakukan Israel di Tepi Barat

Menlu AS Marco Rrubio bertemu Menlu RI Sugiono (foto: AFP)

Atas tindakan Israel ini, Indonesia telah mengirim surat kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) soal langkah Israel yang makin sewenang-wenang menegaskan pendudukan ilegalnya di Tepi Barat Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menuturkan,  Indonesia juga turut menyampaikan surat ke BoP soal kelakukan Israel ini.

Dalam surat itu, Indonesia juga menyampaikan situasi apa yang diharapkan supaya upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Palestina, bisa tercapai sesuai proposal Board of Peace.

"Kita juga menyuarakan, kita menyampaikan surat ke Board of Peace (soal ini). Bukan kecaman, tapi concern kita terhadap situasi yang terjadi di sana," papar Sugiono dalam jumpa pers di Washington usai bertemu Menlu Amerika Serikat Marco Rubio pada Jumat (20/2/2026).

Indonesia Kutuk Israel di depan Menlu Gideon Saar

Selain ke BoP, dalam rapat DK PBB Sugiono juga mengutuk Israel langsung dihadapan menteri luar negerinya, Gideon Saar.

Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) di New York pada Rabu (18/2), Menlu Sugiono mengutuk pendudukan ilegal terbaru Israel di Tepi Barat secara sepihak.
 
"Indonesia mengecam keras aksi tersebut," demikian pernyataan Sugiono, di hadapan forum tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa status historis dan hukum wilayah Palestina tidak dapat diubah oleh langkah sepihak, apalagi oleh pihak yang tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.

"Mereka (Israel) tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," imbuh Sugiono.

Sugiono menyatakan ulah Israel sama saja menghambat terciptanya perdamaian di Gaza. Dia juga mengatakan tidak ada kebenaran dan tidak boleh ada pembenaran atas tindakan sepihak Israel atas Tepi Barat.

"Dalam hal ini, mereka (Israel) secara sistematis mengerdilkan ruang untuk perdamaian," tegasnya.[]

sumber: CNN Indonesia
 

Read More

IBU DAN ANAK PALESTINA DIGEMPUR SAAT SAHUR

 

Anak-anak Palestina terancam kekurangan nutrisi karena perang. (foto: Antara)

𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑 - Di sebuah desa kecil di Tepi Barat, Palestina, seorang ibu dari lima anak menceritakan bagaimana keluarganya meninggalkan rumah sebelum fajar setelah mendengar tembakan dan teriakan di sekitar permukiman mereka.

“Kami hanya membawa pakaian yang kami kenakan. Anak-anak menangis karena tidak sempat mengambil buku sekolah mereka,” katanya.

Rumah yang mereka tinggalkan kini kosong. Lahan pertanian keluarga yang menjadi sumber penghidupan utama juga rusak.

Anak-anak yang seharusnya duduk di bangku sekolah kini tinggal di rumah kerabat atau tempat penampungan sementara, menghadapi trauma dan ketidakpastian masa depan.

PBB: 4.700 Warga Palestina di Tepi Barat Terusir

Eskalasi kekerasan yang terus meningkat dengan gelombang serangan Israel di Tepi Barat mengakibatkan pengusiran paksa terhadap sekitar 880 keluarga Palestina, atau lebih dari 4.700 orang.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers Jumat (21/2/2026), menegaskan bahwa rekan-rekan kemanusiaan PBB telah memperingatkan tentang kekerasan yang berkelanjutan dan praktik-praktik paksaan yang dilakukan oleh pasukan dan pemukim Israel.

“Serangan pemukim di Tepi Barat telah mengusir sekitar 880 keluarga Palestina, dengan total lebih dari 4.700 orang,” ujar Dujarric.

Dujarric menjelaskan bahwa antara 3 hingga 6 Februari, pasukan Israel membunuh tiga warga Palestina, sehingga jumlah korban tewas tahun ini meningkat menjadi sembilan orang, termasuk dua anak-anak.

Ia juga mencatat bahwa setidaknya 86 serangan oleh pemukim Israel tercatat dalam periode tersebut, menyebabkan lebih dari 60 warga Palestina terluka dan sekitar 146 orang lainnya terpaksa mengungsi.

Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal PBB mengutuk pembunuhan Nasrallah Abu Siam, seorang warga Palestina-Amerika berusia 19 tahun, yang tewas dalam serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki.

Dalam insiden yang sama, tiga warga Palestina lainnya dilaporkan ditembak dan mengalami luka-luka. 
Menurut badan-badan kemanusiaan PBB, kekerasan di Tepi Barat tidak hanya berupa bentrokan bersenjata, tetapi juga mencakup penghancuran properti, intimidasi, serta praktik-praktik yang memaksa warga meninggalkan rumah mereka.

Organisasi hak asasi manusia internasional berulang kali memperingatkan bahwa pengusiran paksa terhadap penduduk sipil di wilayah pendudukan dapat melanggar hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa Keempat.

Laporan PBB menunjukkan bahwa banyak keluarga yang meninggalkan rumah mereka melakukannya setelah menghadapi ancaman langsung, pembakaran properti, atau perusakan infrastruktur dasar seperti sumber air dan lahan pertanian.

Sejumlah negara dan organisasi internasional menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan pemukim. Uni Eropa dan beberapa anggota Dewan Keamanan PBB sebelumnya menyerukan penghentian segera aktivitas pemukiman dan kekerasan terhadap warga sipil.

Meski demikian, warga Palestina di Tepi Barat mengatakan bahwa respons internasional belum menghasilkan perlindungan nyata di lapangan.

“Setiap hari kami takut. Tidak ada yang melindungi kami,” ujar seorang petani yang lahannya dirusak.

 

Kekerasan di Tepi Barat terjadi bersamaan dengan krisis kemanusiaan besar di Jalur Gaza. Pengamat menyebut eskalasi di kedua wilayah ini sebagai bagian dari tekanan sistematis terhadap masyarakat Palestina, baik melalui operasi militer, blokade, maupun perluasan permukiman.

PBB menegaskan kembali pentingnya perlindungan warga sipil dan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun, tanpa mekanisme penegakan yang efektif, laporan-laporan pelanggaran terus bertambah, sementara ribuan keluarga Palestina menghadapi kenyataan pahit kehilangan rumah dan tanah mereka.[]

Read More