𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝.𝐜𝐨𝐦 | Pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar mengalami gangguan serius setelah dokter spesialis dan tenaga medis melakukan aksi mogok massal pada Senin (20/4/2026).
Dampaknya, layanan rawat jalan lumpuh total dengan sedikitnya 13 poliklinik ditutup, sehingga ratusan pasien tidak dapat memperoleh pelayanan dan terpaksa pulang tanpa berobat.
Aksi mogok tersebut dipicu oleh berbagai persoalan internal yang dinilai sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian. Salah satu masalah utama adalah kosongnya persediaan obat-obatan yang telah terjadi selama kurang lebih lima bulan terakhir. Kondisi ini membuat tenaga medis kesulitan menjalankan tugasnya secara optimal karena keterbatasan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan.
“Ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama terjadi tanpa solusi yang jelas,” ujar salah satu perwakilan dokter spesialis, dr. Irfan, Sp.P., dilansir Serambinews.com.
Ia menegaskan bahwa ketiadaan solusi konkret dari pihak terkait semakin memperburuk situasi di rumah sakit tersebut.
Menurutnya, kekosongan yang terjadi telah mengganggu proses pelayanan medis secara signifikan. Kondisi tersebut membuat tenaga kesehatan tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
"Aksi mogok ini kami anggap
sebagai langkah terakhir untuk menyuarakan persoalan yang terjadi.
Kekosongan persediaan obat-obatan sudah berlangsung selama kurang lebih
lima bulan," kata dokter Irfan.
Selain krisis obat, tenaga medis juga menyoroti belum dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak Januari 2025 serta jasa medis yang tertunggak sejak November 2025.
Para tenaga medis menduga, persoalan ini berkaitan dengan belum optimalnya penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah ditetapkan sejak 2024.
Implementasi yang belum berjalan efektif dinilai berdampak pada sistem administrasi, pengelolaan keuangan, hingga kualitas pelayanan kepada pasien.
Meski layanan rawat jalan dihentikan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi seperti biasa. Hal ini dilakukan karena layanan IGD bersifat vital dan menyangkut keselamatan jiwa pasien, sehingga tidak memungkinkan untuk dihentikan meskipun terjadi aksi mogok.
Dalam tuntutannya, para tenaga medis menyatakan akan terus menghentikan layanan rawat jalan hingga waktu yang belum ditentukan.
Mereka menuntut kejelasan terkait ketersediaan obat-obatan, pembayaran TPP dan jasa medis, serta percepatan implementasi sistem BLUD secara optimal.
Selain itu, tenaga medis juga meminta adanya audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK setempat guna mencari solusi konkret atas persoalan yang telah berlarut-larut.
Mereka berharap langkah ini dapat segera menghasilkan kebijakan yang mampu mengembalikan normalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Sementara itu, Direktur RSUD Aceh Besar, dr Bunaiya Putra, membenarkan adanya aksi mogok tersebut.
"Pihak manajemen saat ini tengah melakukan pembahasan bersama tenaga medis untuk mencari jalan keluar terbaik agar pelayanan dapat segera kembali normal,” ujar dr Bunaiya.
 |
| Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A Jalil, didampingi Sekda dan Asisten III, menyampaikan arahan terkait penguatan komunikasi ASN dalam penanganan persoalan pelayanan di RSUD Indrapuri, Senin (20/04/2026). |
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar angkat suara menyikapi kasus mogok kerja tenaga medis dan dokter spesialis di RSUD kabupaten setempat.
Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A Jalil, mengajak seluruh Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Aceh Besar untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan.
Menurut Syukri, setiap permasalahan yang muncul pada dasarnya dapat diselesaikan secara internal melalui jalur koordinasi dan komunikasi, baik dengan pimpinan maupun antar instansi.
Dari hasil pertemuannya dengan pihak rumah sakit, persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi, dan kurangnya interaksi antar pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan terjadi.
“Setelah kita pelajari dan kita duduk bersama, persoalan ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan baik. Ada komunikasi yang sempat tersumbat, dan ini yang ke depan harus kita perbaiki bersama,” kata Syukri dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/04/2026).
Syukri menekankan, bahwa seluruh nakes ataupun ASN baik di tingkat daerah maupun unit layanan seperti rumah sakit berada dalam satu sistem pemerintahan yang sama. Sehingga, setiap persoalan harus diselesaikan dengan semangat dan tanggung jawab bersama.
Pemerintah Aceh Besar selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Dia optimistis dengan komunikasi yang lebih terbuka dan koordinasi yang baik, seluruh persoalan di Aceh Besar termasuk di RSUD dapat diselesaikan dalam waktu tidak terlalu lama.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi terbaik demi pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.
Sementara itu Direktur RSUD Aceh Besar, dr. Bunaiya Putra, menjelaskan jika Jasa Medis (Jasmed) tenaga kesehatan akan segera dituntaskan.
Keterlambatan ini bukan karena unsur disengaja melainkan karena perubahan regulasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pada prinsipnya Jasmed itu adalah hak tenaga kesehatan yang harus kita penuhi, namun karena ada perubahan regulasi maka pembayarannya kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Untuk stok obat di RSUD Aceh Besar, kata Bunaiya, saat ini masih ada dan sedang diupayakan untuk penambahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berobat.
“Stok obat tidak kosong, sampai saat ini kita terus mencari solusi agar kebutuhan obat bagi masyarakat tetap ada dan terpenuhi,” ucapnya.[]